Dana Otsus Besar, Mahfud MD Bongkar Pejabat Papua yang Korup

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mempertanyakan soal dana Otonomi Khusus Papua (Otsus) Papua yang nyatanya tidak pernah sampai ke masyarakat.

 

Mahfud MD bongkar perangai pejabat Papua yang korup.

 

Kata Mahfud, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah, anggaran Papua cukup besar.

 

“Lebih dari 12 kali anggaran untuk perkepala daripada orang Jawa,” ungkap Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (3/9/2019) malam.

 

Setiap kepala kata Mahfud MD harusnya mendapatkan dana hingga Rp 17,5 juta dari dana Otsus yang disediakan pemerintah.

 

“Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya,” jelas Mahfud.

 

Padahal kata Mahfud, dibandingkan dengan Jawa, dana dari Pemerintah Pusat yang disediakan untuk perkepala tidak sampai Rp1,5 juta.

 

“Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh berusaha membangun Papua, apa yang mereka minta kita bantu,” ungkap Mahfud.

 

Hal itulah kata Mahfud, yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi terhadapnya.

 

Saat itu kata Mahfud, Presiden Jokowi mengatakan jika ia sudah berupaya penuh untuk membangun keadilan ekonomi di Papua.

 

“Kata Presiden, kalau saya mau menang Pemilu untuk apa, pemilihnya di Papua 1,8 juta gak milih juga sudah menang, tetapi bukan soal Pemilu, itu saudara kita yang harus dibangun, maka saya buat infrastruktur, saya datang kesana,”jelas Mahfud MD ceritakan curhatan Jokowi saat itu.

 

Selain infrastruktur kata Mahfud, ada juga Peraturan Otsus jika dilihat dari segi pembangunan budaya.

 

Dimana hanya Papua yang boleh memiliki peraturan Kepala Daerah harus wajib merupakan orang Papua.

 

“Disana orang DPRD juga 25 persen harus orang Papua, begitu kita mau mengafirmasikan mereka, dan masuk Universitas anak Papua mendapatkan jatah khusus,” kata Mahfud.

 

Hal ini kata Mahfud karena Indonesia ingin Papua maju.

 

“Tapi bahwa akhirnya tidak maju-maju itu gimana? Kan pengelola daerahnya orang Papua sendiri, orang mereka yang minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK orangnya pergi, bukunya hilang,” ungkap Mahfud.

 

Oleh karena itulah kata Mahfud, Papua juga harus mengkoreksi hal-hal tersebut secara bersama-sama.

 

Diketahui selama 2 pekan terakhir Papua dan Papua Barat mencekam.

 

Isu-isu diskriminasi pembangunan kembali muncul di tengah rakyat Papua.

 

Bukan hanya itu, isu referendum kembali muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan konflik Papua.

 

Namun referendum ditolak oleh pemerintah. Presiden Jokowi berjanji jika ia akan segera menggelar dialog dengan beberapa tokoh Papua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *