DPRD DKI: Perpanjangan PSBB Transisi Tidak Bikin Kasus Corona Turun Bila Anies Malas Mengawasi

JAKARTA – Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai perpanjangan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang kembali diberlakukan di Ibu Kota tidak akan membuat kasus Covid-19 menurun selama Gubernur Anies Baswedan malas melakukan pengawasan.

 

Perpanjangan PSBB Transisi di Jakarta, kata Gembong, harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di semua sektor mulai dari transportasi umum hingga kawasan perkantoran. Protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan harus dipastikan berjalan dengan baik.

 

“Diperpanjang  dua minggu tidak akan berpengaruh banyak ketika  pemprov DKI tidak melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PSBB Transisi ini. Jadi diperpanjang dua minggu itu enggak ngaruh ketika pengawasannya juga seperti sekarang ini,” kata Gembong saat dikonfirmasi AKURAT.CO Minggu (2/8/2020).

 

PSBB Transisi di Jakarta sudah tiga kali diperpanjang. Perpanjangan tahap III ini akan berkahir pada 13 Agustus 2020 mendatang. Gembong meminta pola pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI harus diubah. Hingga kini kata dia pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI masih sangat longgar. Pelanggar PSBB harus ditindak tegas.

 

“Pengawasan masih sangat longgar. Kalau PSBB diperpanjang konsekuensinya harus  dilakukan pengawasan secara ketat dan  mulai ada ketegasan. pemprov DKI harus mau kerja,”tegasnya.

 

Perpanjangan PSBB Transisi kali ini dibarengi dengan pembatasan kendaraan bermotor di 25 ruas jalan melalui mekanisme ganjil genap. Tujuannya supaya perkantoran bisa menerapkan sistem kerja sift yang tertuang dalam protokol pencegahan penularan corona di perkantoran.

 

Tetapi aturan ganjil genap ini dinilai hanya memicu ledakan corona yang semakin dasyat ketika warga beralih ke angkutan massal. Menjaga jarak aman sejauh satu meter di dalam angkutan umum dirasa mustahil dijalankan dengan baik.

 

“Dengan tidak ada ganjil genap orang menggunakan kendaraan pribadi itu lebih bisa diatur kan susahnya itu jaga jarak aman di transportasi umum,”kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah

 

Trubus lantas meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus gratis bagi warga sebagai salah satu solusi dari penerapan pembatasan kendaraan bermotor ini.

 

Kalau Pemprov DKI sampai tidak bisa menyiapkan solusi dari kebijakan tersebut, Trubus menilai ganjil genap hanya bertujuan untuk mencari pemasukan tambahan yang dipungut dari para pelanggar.

 

“Kalau memang mau ganjil genap berani enggak pemprov DKI sediakan bus gratis? harus ada solusinya. Kalau cuman ngelarang (kemdaraan pribadi) doang itu namanya cari duit,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *