Jokowi Resmikan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Jubir Presiden: Bisa Membantu Buka Lapangan Kerja Baru

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi menandatangani Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

 

Serangkaian peraturan tersebut telah diberi nomor sebagai UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 

UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan pada 2 November 2020 dengan penandatanganan dari Presiden Jokowi.

 

Kemudian, UU itu juga ditandatangani pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, UU ini menjadi bagian dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

 

Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, beleid yang menyatukan revisi sejumlah UU itu diklaim bisa menarik investasi masuk ke Indonesia.

 

Dengan begitu, nantinya investasi ini akan membuka lapangan pekerjaan baru dan membantu masa depan bagi masyarakat.

 

Sebelumnya, gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja terus bergulir di sejumlah daerah, serikat buruh melakukan aksi demonstrasi menolak UU yang dianggap akan berdampak negatif bagi buruh.

 

Untuk diketahui, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo, juga sudah membagikan salinan UU Ciptaker kepada media.

 

Selain itu, DPR RI dan pemerintah telah menyetujui UU Omnibus Law Cipta Kerja sejak 5 Oktober 2020 lalu.

 

Menurut peraturan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, harus segera mengesahkan UU tersebut dalam jangka waktu 30 hari, dengan batas akhir tepat pada 4 November 2020 mendatang.

 

Ternyata Kepala Negara menandatangani sekaligus mengesahkan UU Ciptaker lebih cepat tiga hari, yakni pada Senin, 2 November 2020.

 

UU Cipta Kerja memiliki 769 halaman, ditambah 418 halaman penjelasan, dengan demikian, jumlah halaman UU Cipta Kerja menjadi 1.187 halaman.

 

Sebelumnya, hingga Senin 2 November siang, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyatakan, masih menunggu draft UU Cipta Kerja tersebut.

 

KSPSI menyatakan akan langsung menggugat jika UU tersebut diteken Presiden Jokowi.

 

“Dalam 1×24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK,” kata Andi.

 

MK bisa menguji UU baik secara formil maupun materiil, hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

 

Lewat uji formil, MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan karena prosesnya melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *