Ketua Banggar DPR Setujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi UU Corona

JAKARTA – Setelah melalui serangkaian polemik politik, Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menerima dan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 ditetapkan menjadi “UU Corona”.

“Apakah setuju dan dan dapat menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2020?” ucap Pimpinan Rapat Banggar Said Abdullah dalam video conference, Senin (5/5/2020)

Sejumlah anggota Banggar yang mengikuti rapat virtual kompak menjawab setuju atas pertanyaaan yang diajukan Said.

Ketua Banggar DPR pun mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang dalam rapat kerja secara virtual dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (5/5/2020).

Setelah diketok palu, hasil keputusan Banggar kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk selanjutnya disahkan menjadi UU sebelum masa sidang berakhir pada 12 Mei 2020.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 karena adanya kekosongan aturan hukum di tengah kondisi yang genting dan mendesak ini.

Melalui Perppu ini, pemerintah menambah belanja dan pembiayaan penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun sehingga terjadi defisit dalam APBN 2020 menjadi 5,07 persen.

Adapun rincian alokasi belanja itu yakni dukungan anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, dan dukungan bagi dunia usaha dan industri sebesar Rp 70,1 triliun.

Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun. Dalam Perppu itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *