Omnibus Law di Indonesia, Kalau Bisa Simpel, Kenapa Harus Ribet?

Sejak pertama kali dibahas dalam Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2019 lalu, tak terasa sudah hampir 5 bulan gagasan omnibus law menggema di tanah air.

Sayangnya tidak semua pihak setuju atas rencana pemerintah. Mereka yang kontra beranggapan bahwa omnibus law memuat poin-poin kontroversial sehingga dapat merugikan rakyat. Akibatnya, berbagai unjuk rasa pun kerap terjadi di berbagai daerah.

Salah satunya terjadi baru-baru ini. Dari berita terbaru yang saya baca, telah terjadi aksi bertajuk “Gejayan Memanggil” pada Senin, 9 Maret 2020 kemarin.

Melalui aksi ini, sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bersatu melakukan unjuk rasa di Jalan Afandi, Sleman, Yogyakarta. Mereka berdemonstrasi dalam rangka menuntut kepada pemerintah agar RUU Cilaka dan Omnibus Law dibatalkan.

Menurut humas Aliansi Rakyat Bersatu yakni Kontra Tirano, omnibus law tidak berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan-kebijakan yang terkandung di dalamnya merugikan masyarakat sehingga sudah seharusnya omnibus law tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, mereka pun menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi “Gejayan Memanggil”

Menariknya, aksi tersebut diikuti dengan keriuhan di twitter. Sejak Minggu, 8 Maret 2020 warganet berbondong-bondong membuat postingan terkait Gejayan Memanggil Lagi sehingga menjadikannya trending topik.

Namun aksi “Gejayan Memanggil” bukan satu-satunya penolakan yang pernah terjadi. Sebelumnya, penolakan juga sempat dilakukan oleh Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Mereka menolak omnibus law karena beranggapan bahwa omnibus law memuat 9 poin yang merugikan buruh, di antaranya adalah hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon dan bahkan hingga kerja kontrak tanpa batasan waktu.

Dengan hadirnya sejumlah pihak yang kontra terhadap keputusan pemerintah dalam menetapkan omnibus law, maka timbul satu pertanyaan di benak kita. Benarkah omnibus law merugikan rakyat?

Berdasarkan poin-poin yang saya amati dalam omnibus law, saya rasa itu tidak benar. Hal itu karena omnibus law adalah suatu metode penyederhanaan aturan hukum dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. Omnibus justru membuat suatu aturan jadi lebih tepat sasaran sehingga dampak positifnya jadi lebih terasa.

Pemerintah sendiri berencana memberlakukan omnibus law yang terdiri dari 4 RUU, yakni Cipta Kerja, Kefarmasian, Pajak dan Ibukota Negara. Semuanya akan masuk ke dalam program prioritas legislasi nasional (prolegnas) 2020.

Di antara 4 UU besar tersebut, UU Cipta Kerja adalah UU yang paling banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat karena berkaitan dengan rakyat seperti buruh dan ketenagakerjaan. Sementara 3 UU lainnya bisa dikatakan lebih aman.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang menjadi perhatian pemerintah. UU ini dibentuk dalam rangka menguatkan perekonomian untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Adapun 11 klaster tersebut sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan perizinan tanah
  2. Persyaratan investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
  5. Kemudahan berusaha
  6. Dukungan riset dan invoasi
  7. Administrasi pemerintahan
  8. Pengenaan sanksi
  9. Pengendalian lahan
  10. Kemudahan proyek pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Melalui omnibus law, maka pemerintah akan memangkas birokrasi yang tidak perlu dan mengubahnya menjadi lebih sederhana terkait 11 klaster tersebut.

Pada klaster penyederhanaan perizinan berusaha misalnya. Sebelum omnibus law diberlakukan, pendekatan yang digunakan dalam perizinan berusaha adalah pendekatan izin (license approach). Aturan itu lebih ribet karena mengharuskan semua usaha untuk memperoleh izin usaha.

Namun jika omnibus law ditetapkan, maka pendekatan yang digunakan akan berubah dari berbasis izin menjadi penerapan standar berbasis risiko. Dengan begitu maka hanya usaha-usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan serta kegiatan pengelolaan SDA saja yang mesti memiliki izin. Sementara usaha-usaha dengan risiko sedang ataupun rendah, akan lebih mudah lagi perlakuannya.

Kemudian pada klaster ketenagakerjaan. Jika omnibus law tidak ditetapkan, maka iklim ketenagakerjaan, investasi serta iklim usaha menjadi kurang kondusif sehingga belum dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang optimal.

Namun jika omnibus law ditetapkan, maka berbagai aspek seperti upah minimum, outsourcing, TKA, pesangon PHK hingga definisi kerja menjadi lebih jelas sehingga para pekerja lebih terjamin dalam mendapatkan hak-haknya sehingga akan menggairahkan keadaan ekonomi bangsa.

Dikutip dari investor.id, Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan optimismenya terkait penerapan omnibus law. Ia bahkan percaya bahwa omnibus law mampu mampu menjadi momentum emas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus kita jalankan secara konsisten, terutama nanti setelah ada Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, ini akan menciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi di negara kita,”

Pro-kontra adalah hal biasa. Namun sebagai masyarakat saya rasa sudah saatnya kita mendukung program-program positif yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam konteks penetapan omnibus law.

Sementara bagi pemerintah, saya menyarankan agar pemerintah semakin gencar lagi melakukan sosialisasi sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi yang benar terkait omnibus law. Diharapkan pemerintah juga terbuka atas masukan yang diberikan masyarakat.

Sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, tak ada salahnya untuk dipertimbangkan.

Bagaimanapun tak bisa dipungkiri bahwa rencana penetapan omnibus law tak terlepas dari upaya pemerintah dalam mengubah stigma tentang birokrasi di Indonesia. Intinya, kalau aturan bisa dibuat lebih simpel, ngapain dibuat ribet?

Catatan: Artikel asli bisa disimakĀ DI SINI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *