Otsus Papua Punya Manfaat Besar, Kekurangannya Bisa Diperbaiki

Loperberita.com – Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan titik temu untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih itu. Kebijakan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini sudah memberikan banyak manfaat. Selama 20 tahun pelaksanaan, besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun. Dana tersebut difokuskan sebesar 30 persen untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan dan gizi. Besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk pembangunan Papua.

 

Melalui Otsus, peran masyarakat Papuan dalam pembangunan juga diutamakan. Berdasarkan Pasal 12 pada UU Nomor 21 Tahun 2001, Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua wajib orang asli Papua (OAP).

 

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, sejak awal, kehadiran Otsus Papua merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurut dia, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar. “Manfaat Otsus sangat besar bagi Papua. Bahkan dari sisi anggaran setiap tahun terus meningkat,” kata Maybrat, saat diskusi “Otonomi Khusus Papua dan Kesejahteraan Orang Asli Papua, Kamis malam (13/8).

 

Ia menjelaskan, anggaran Otsus yang dikucurkan Pemerintah Pusat dari 2000 hingga 2020, dari sisi besaran dana terus meningkat, juga difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.

 

Ia berharap, dalam implementasi ke depan, Pemerintah Daerah diberikan ruang sebesar-besarnya dari sisi kewenangan agar Otsus makin memberi manfaat optimal. Juga, agar implementasi Otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. “Dengan begitu, dari sisi manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Hendrik Krisifu menyatakan, masyarakat Papua jangan keliru memaknai Otsus. Menurutnya, Otsus itu tidak akan berakhir pada tahun depan. Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Otsus yang sebanyak 78 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan akan berakhir pada 2021. Yang jelas, di pasal 34 ayat 6, disebut bahwa yang berakhir pada 2021 adalah Dana Otonomi Khusus. Jadi, harus ada satu pemahaman di masyarakat, bukan Otsus yang akan berakhir. Namun, dana Otsusnya yang akan berakhir. Papua akan tetap mendapat keistimewaan.

 

“Jadi, jangan bikin kebingungan kepada masyarakat bahwa Otsus itu akan berakhir. Itu keliru. Yang berakhir itu dana otonomi khusus pada pasal 34 ayat 6. Dana otonomi khusus berakhir tahun depan sedangkan otonomi khususnya terus berlanjut,” jelasnya.

 

Dia menilai, sejauh ini pelaksanaan Otsus memang ada yang menggembirakan, namun tentu juga masih ada yang harus diperbaiki. Jika pun ada yang kurang, semua pihak mestinya bersama-sama memperbaiki. Dia mencontohkan pelaksanaan otonomi khusus dalam hal pembentukan partai politik.  Hal itu agak berbeda dengan Aceh. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah soal evaluasi agar masyarakat juga bisa berkontribusi memberi masukan.  Harapannya, dengan lebih terbuka, bisa mendapat gambaran utuh tentang otonomi khusus di Papua.

 

Meski demikian, dia mengakui bahwa Otsus juga membuahkan hasil positif. Misal, terjadi daerah pemekaran, distribusi kewenangan di daerah, distribusi ekonomi dan potensi di daerah lebih optimal dengan adanya pemerakan. “Karena otonomi khusus itu jadi ada pemekaran-pemekaran di Papua, ini contoh yang berhasil menggembirakan, ucapnya.

 

Staf khusus Presiden, Billy Mambrassar, menjelaskan, dari survei dengan sampel 500 orang milenial Papua, pandangan mereka sejalan bahwa Otsus merupakan proses dan perlu perbaikan yang terus menerus. Misal, penggunaan anggaran yang harus diperbaiki. Ia menyebut, Otsus merupakan proses membangun jiwa raga. Karena itu, hal baik yang sudah didapat dari Otsus, seperti ke sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia, terus ditingkatkan. Di sisi lain, ia sepakat agar semakin baik, perlu mendengarkan aspirasi dari OAP agar Otsus bisa berjalan lebih baik.

 

Musisi Edo Kondologit melihat, masalah Papua saat ini sangat kompleks. Otsus sebenarnya dilakukan tujuannya untuk kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup meningkat. Kalau pun masih ada penilaian Otsus gagal, menurut dia, itu karena sebagian pihak juga terlalu banyak bersandiwara. Ibaratnya, dalam satu rumah besar Indonesia, masih ada sebagian yang menilai bahwa ketidakadilan menjadi pemicu utama. Ia mendorong, semua pihak, para tokoh adat, dan tokoh politik kompeten Papua, hadir duduk bersama-sama membahas masa depan Papua agar lebih baik. “Otonomi khusus tujuannya baik sekali, sementara sekarang banyak ditolak. Kalau ada yang salah, itu salah dimana, karena itu cari penyebabnya lalu perbaiki,” ucap Edo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *