Pengamat Politik: Deklarasi KAMI Bukan Solusi Tepat, Masalah Terberat Indonesia Saat Ini Adalah Covid-19

JAKARTA – Deklarasi Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh lainnya, bukan solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia saat ini. Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi, Selasa (4/8/2020).

 

Pasalya, masalah terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pandemi Covid-19.

 

Pemasalahan yang sama ini, kata Ari, juga dialami oleh negara-negara lain di dunia.

 

Bahkan, hampir tidak ada negara di dunia ini yang kuat menghadapi serangan virus asal Kota Wuhan itu.

 

“Tidak ada negara yang kuat menghadapi wabah corona, namun deklarasi KAMI pun bukan solusi yang tepat,” tegas Ari.

 

Dosen di Universitas Indonesia ini juga mengaku secara objektif menilai, langkah-langkah yang diambil pemerintah sampai saat ini masih berada di jalur yang tepat.

 

“Secara obyektif saya melihat pemerintahan saat ini masih on the track,” ujarnya.

 

Kendatipun, sambung Ari, saat ini bangsa Indonesia tengah dalam kondisi terseok-seok.

 

“Walau kita menderita hajaran dampak Covid-19, namun arah recovery bangsa sudah terlihat,” ulasnya.

 

Semestinya dalam kondisi demikian, lanjut Ari, semua pihak tanpa terkecuali bersatu padu menghadapi pandemi Covid-19.

 

Demikian juga dengan para tokoh-tokoh yang tergabung dalam deklarasi KAMI.

 

“Sebaiknya seluruh komponen bersatu padu untuk mencegah penularan wabah covid,” katanya.

 

Ari mengutarakan imbauannya, karena ada kesan gerakan yang dilakukan sebagian tokoh bangsa, hanya tampil agar ‘asal beda’.

 

“Saya kira hal itu tidak menarik simpati dukungan dari masyarakat. Publik masih mencatat kiprah mereka di masa-masa lalu,” terangnya.

 

Sementara, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Jimly Ashiddiqie berpendapat, keberadaan KAMI perlu didengar oleh pemerintah.

 

“Saya rasa KAMI itu kita dengarkan. Kelompok yang kecewa,” ujarnya, Selasa (4/8/2020).

 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga meminta semua pihak agar tak menilai negatif KAMI.

 

“Ya tidak apa-apa itu didengar saja enggak usah dimaki-maki. Tidak usah di bully. Itu kan tokoh terhormat semua, kita hormatilah,” kata Jimly,

 

Karena itu, Prof Jimly menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD membuka komunikasi dengan KAMI.

 

Akan tetapi, untuk komunikasi dimaksud, Jimly menyatakan bahwa KAMI tidak perlu sampai diundang ke Istana.

 

“Ya, belum tentu mau juga (diundang ke Istana). Malah jelek nanti kalau tahu-tahu menolak semua,” terangnya.

 

Akan tetapi setidaknya pemerintah bisa membuka komunikasi dan pendekatan.

 

“Ada Menko Polhukam, ambil inisiatif. Kirim utusan, atau apa. Tidak usah menunggu perintah presiden,” saran dia,

 

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini menyebut, para tokoh yang ada di dalam KAMI itu bukan orang-orang sembarangan.

 

Karena itu, Jimly menyarankan pemerintah juga mendengar apa yang menjadi aspirasi KAMI.

 

“Dengarkan (aspirasinya), kan saling kenal. Apa masalahnya, tidak usah diundang (ke Istana). Datangi,” tekan Prof Jimly.

 

Menurutnya, akan lebih baik jika perwakilan pemerintah yang lebih dulu mendatangi KAMI.

 

“Budaya kita ini kalau didatangi begitu, merasa terhormat, tetapi intinya kita harus saling mendengar,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *