Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Niat Baik Pemerintah untuk Para Pekerja

Loperberita.com – Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp6 triliun untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP, dalam upaya untuk memberikan ‘pesangon’ bagi para pekerja terdampak PHK.

 

Dana tersebut akan disalurkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek selaku pelaksana program JKP.

 

Menanggapi hal tersebut, Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Poempida Hidayatulloh mengatakan program JKP masih dalam proses untuk membahas skema penyalurannya.

 

“Ini menarik, tapi kan kita tunggu dulu aturan turunannya, tapi menurut saya ini sudah niat yang bagus untuk pekerja,” katanya dikutip dari Akurat.co, Jakarta, Jumat (6/11/2020).

 

Menurutnya, skema tersebut sangat menarik sebgai jaring pengaman bagi mereka yang terdampak pandemi yang tak mudah bagi mereka terkena PHK untuk menemukan pekerjaan baru secepatnya.

 

“Skemanya memang belum final, ini langkah bagus ya. Ini ketika orang kehilangan pekerjaan mereka butuh waktu dan butuh waktu reskiling lagi ini memang harus dipertimbangkan,” ucapnya.

 

Sebagai informasi, berdasarkan draf final RUU Cipta Kerja Pasal 46A dijelaskan bahwa pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun hal itu jelaskan dalam ayat 2, akan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan pemerintah.

 

Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

 

Berdasarkan pasal 46D, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Besaran uang tunai yang akan didapat, hingga masa kepesertaan lebih lanjut disebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

 

Seperti diketahui JKP tersebut merupakan salah satu produk dari Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mana masih menjadi kontroversi.

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah program JKP, pemerintah menyediakan senilai Rp6 triliun, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

“Dana awal untuk program JKP dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp 6 triliun,” katanya, beberapa waktu lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *