Temuan Unsur Pidana dari Kerumunan Massa Petamburan

Loperberita.com – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan pihak penyidik menemukan unsur tindak pidana dalam kasus kerumunan massa pada akad nikah putri Habib Rizieq Shihab (HRS). Status kasus kerumunan massa tersebut pun naik dari penyelidikan ke penyidikan.

 

“Penyidik yang menangani akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Sehingga hari ini naik sidik (penyidikan),” tegas Fadil Imran saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (27/11). Kerumunan massa Petamburan dinilai melanggar UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

 

Dalam kasus kerumunan massa di Petamburan tersebut, pihak kepolisian memanggil tiga elemen. Yaitu, elemen pemerintah daerah, elemen panitia penyelenggara dan juga elemen saksi tamu yang hadir pada acara pernikahan Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaydrus.

 

Naik status kasus ke penyidikan membuat sejumlah pihak akan kembali dipanggil. Mengenai kabar Rizieq Shihab yang tengah dirawat di rumah sakit di Bogor, Jabar, Fadil memilih berprasangka baik saja.

 

“Semua pihak yang dipandang perlu untuk diminta keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Fadil.

 

Pengusutan kasus bermula dari kerumunan massa yang mendatangi kawasan kediaman Rizieq Shihab di Petamburan pada Sabtu (14/11). Kerumunan massa itu terjadi pada saat akad nikah puteri keempat Rizieq dengan Irfan Alaydrus yang dibarengi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kerumunan massa tersebut diduga melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

 

Kerumunan massa di Petamburan telah berbuntut pemanggilan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, penyidik juga memanggil Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), satpam atau linmas, lurah dan camat setempat serta Wali Kota Jakarta Pusat. Pihak KUA juga dimintai klarifikasi termasuk Satgas Covid-19, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI dan beberapa tamu yang hadir.

 

Kenaikan status menjadi penyidikan, disebut Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar sebagai bentuk diskriminasi. Ia menilai banyak kasus serupa yang terjadi pada saat masa pandemi Covid-19 tapi tidak ada proses hukumnya.

 

“Kalau itu terjadi maka diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama dan habaib nyata jelas terang benderang,” tegas Azis Yanuar saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (27/11).

 

Padahal, menurut Aziz, kerumunan tidak jaga jarak terjadi masif di Solo, Surabaya, Banyumas, Indramayu, Pekalongan, Banjarmasin, Magelang, hingga Minahasa Sulawesi Utara. Bahkan di Minahasa, kerumunannya sangat luar biasa tapi tidak ada sama sekaliĀ  tindakan hukum apapun.

 

“Begitu juga acara penolakan HRS yang juga tidak jaga jarak berlangsung marak di Pekanbaru dan Surabaya serta NTT oleh para pribadi-pribadi kebal hukum dan sanksi,” tuturnya

 

Sementara, lanjut Aziz, acara yang dihadiri Rizieq Shihab dijalankan dengan mitigasi serius. Bahkan karena di luar perkiraan akhirnya sudah dijatuhkan sanksi serta terkesan dicari-cari kesalahannya untuk membuat tindak pidana. Namun ia menegaskan siapapun yang nantinya dijadikan tersangka, termasuk penyelenggara akad nikah akan mendapatkan bantuan hukum dari FPI.

 

“Yang jelas nyata di NTT ancam bunuh, hasil sembari merusak baliho gambar. Beliau adem ayem karena kebal hukum,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *