Tokoh Muda Papua Dukung Otsus Berlanjut, tapi Harus Tepat Sasaran

Jayapura – Tokoh Muda Papua, Ali Kabiay mendukung program Otonomi khusus berlanjut di bumi cenderawasih yang akan berakhir pada 2021. Namun dia memandang perlu adanya strategi agar Otsus dapat tepat sasaran.

 

“Sebagai anak asli Papua tentu saya sangat mendukung Otsus Jilid II kembali diterapkan untuk memajukan tanah Papua, sehingga Papua semakin maju dan setara dengan daerah – daerah lain di Indonesia,” kata Ali yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Rabu (8/7).

 

Ali memaparkan beberapa strategi agar Otsus tepat sasaran. Misalnya, evaluasi menyeluruh, terstruktur dan masif wajib dilaksanakan untuk penilaian terpadu Otsus jilid I agar Pemerintah ditingkat pusat dan daerah bisa melihat progres  maupun kendala – kendala dalam penyelengaraan Otsus.

 

Kemudian, evaluasi dan audit menyeluruh seluruh anggaran dan dana Otsus jilid I secara transparan dan akuntabel sehingga Pemerintah Pusat , Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mengetahui dampak dari penggunaan anggaran otsus jilid I untuk kesejateraan masyarakat Papua.

 

Ali juga memandang perlu adanya peran KPK , Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan pihak – pihak terkait dan berkompeten untuk terus menyoroti penggunaan dana Otsus jilid I, sehingga tidak salah dipergunakan oleh kelompok – kelompok yang bertentangan dengan negara.

 

Dia meyakini beberapa langkah di atas akan meningkatkan kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah Pusat, termasuk keberanian Pemerintah Pusat untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) RI untuk dapat lebih intens lagi dalam penanganan indikasi – indikasi Korupsi di Papua.

 

“Dana otsus serta program – program Otsus Jilid II harus benar – benar menyentuh rakyat kelas bawah atau grassroot sehingga tidak ada lagi aspirasi – aspirasi yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara,” kata Ali.

 

Sebagai Orang Asli Papua (OAP), Ali mengusulkan dana Otsus dibagikan secara langsung kepada masyarakat di seluruh tanah Papua, tetapi tentu harus melalui mekanisme serta aturan yang berlaku di Indonesia.

 

Usulan ini menyusul munculnya “raja-raja” baru dari kalangan OAP dengan aset mewah di beberapa kota besar di Indonesia. Sedihya, kondisi ini bertolak belakang dengan sosial ekonomi masyarakat Papua.

 

“Saya bertemu seorang mama Papua beberapa hari lalu di salah satu pasar mama – mama Papua. Ada mama – mama yang berjualan di atas tanah beratapkan langit. (belum lagi) mereka harus menyekolahkan anaknya dengan modal yang pas- pasan hingga harus berutang lagi di koperasi,” tuturnya sedih.

 

Ali pun mengakui adanya beberapa kelompok – kelompok atau organisasi – organisasi yang bertentangan dengan negara menolak Otsus Jilid II. Menurutnya, penolakan itu sebagai hal yang wajar serta merupakan suatu dinamika serta demokrasi dalam bernegara.

 

“Penolakan itu dinamika, tapi kelompok – kelompok tersebut tidak mewakili seluruh aspirasi rakyat Papua, sebab tidak semua rakyat Papua ingin merdeka,” ujarnya sembari mengajak seluruh masyarakat Papua saling bekerjasama untuk mendukung agar Otsus berlanjut demi kesejahteraan rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *